Home / Berita / Adakan Rapat Mediasi dengan Kemnaker, Ini Hasilnya
Rapat Mediasi SPHI Sarbumusi dengan PT Holcim Indonesia oleh PPHI Kemnaker RI

Adakan Rapat Mediasi dengan Kemnaker, Ini Hasilnya

Jakarta- SPHI-Sarbumusi PT. Holcim Indonesia Bersama dengan SPHI-M PT Holcim Beton dan SPN Cilacap PT. Holcim Indonesia melakukan rapat mediasi dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) atas dugaan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Kamis (22/11/2018).

Rapat yang dihadiri oleh Direktur PHI Kemnaker RI, Kasubdit Pembinaan Jamsos dan Hubungan antar Lembaga, Kasubdit Penyelesaian perselisihan HI, Kasie pemberdayaan Penyelesaian secara Tripartit serta Wakil Presiden DPP K Sarbumusi dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum DPP K-Sarbumusi membahas tentang permasalahan pengusaha yang diduga telah melakukan pelanggaran karena telah melakukan pemaksaan dalam perundingan PKB Periode 2019-2021 dengan mengganti pasal benefit terhadap karyawan dengan mengganti dengan bunyi “ketentuan khusus yang diatur kemudian” dalam bahasa lainnya mengganti pasal-pasal terkait benefit karyawan dengan peraturan perusahaan, Manfaat kesehatan yang sudah diatur dalam PKB selama periode ke periode akan dipindahkan ke mandiri in health yang manfaatnya jauh dibawah/lebih rendah dari yang sudah diatur didalam PKB.

Rapat mediasi tersebut menghasilkan keputusan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan sudah melanggar ketentuan yang berada di dalam PKB yaitu; Manfaat kesehatan sudah diatur di dalam PKB, Manfaat kesehatan yang sudah diatur dalam PKB dan apabila dikehendaki perubahannya harus dirundingkan dengan pihak SP/SB (ketentuan Permenaker 28/2014 dan PKB Pasal 5 ayat 4), Manfaat kesehatan karyawan yang sudah diterima selama ini oleh karyawan akan di ubah menjadi ketentuan khusus/peraturan perusahaan (hal ini melanggar ketentuan PKB tidak boleh diganti oleh PP-Permenaker 28/2014), Pembahasan PKB pembaharuan untuk periode 2018-2021 telah deadlock (dinyatakan deadlock oleh pihak pengusaha) dan sudah dilaksanakan sebanyak 5 kali perundingan, sedangkan perselisihan terkait manfaat kesehatan sudah dilaksanakan bipartite sebanyak 3 kali dengan hasil deadlock, dan Dengan berlaku kembali PKB lama maka demi Hukum ketentuan khusus/peraturan perusahaan harus dihentikan dan kembali ke ketentuan sebagaimana diatur didalam PKB.

Sangat disayangkan dalam rapat tersebut, perwakilan dari PT Holcim Indonesia mangkir tidak memberikan alasan kepada pihak Kemnaker. Oleh karena itu Kemnaker yang dalam hal ini adalah dirjen PPHI Kemnaker akan kembali mengundang pihak manajemen untuk melakukan perundingan pada hari senin, Tgl 3 Desember 2018 jam 10.00 dan tidak diwakilkan. Dengan melibatkan pihak pengawasan Kemnaker, Jamsos Kemnaker seta Persyaratan Kerja Kemnaker.

Apabila perusahan tetap pada pendiriannya maka sp/SB siap untuk melanjutkan ke Pengadilan PHI menjadi perselisihan, baik perselisihan Kepentingan yakni pelanggaran PKB lama ke PKB Pembaharuan, maupun perselisihan hak terkait implementasi isi dan ketentuan PKB.

Penulis: Akh. Fawaid

Check Also

PANDANGAN UMUM UNSUR SP/SB, BP LKS TRIPARTIT NASIONAL

  Hubungan industrial adalah dialektika dan relasi kuasa antara pekerja/buruh dan pemberi kerja. Hubungan industrial …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *