Home / Berita / Analisis Wakil Presiden DPP K Sarbumusi Tentang Permenaker 15/2018
Wakil Presdien DPP K Sarbumusi, Sukitman Sudjatmiko/Foto: Dok. Pribadi

Analisis Wakil Presiden DPP K Sarbumusi Tentang Permenaker 15/2018

Jakarta- Wakil Presiden DPP K Sarbumusi, Sukitman Sudjatmiko melakukan analisis Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Menurutnya ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh Serikat Buruh/Serikat Pekerja, khususnya K Sarbumusi NU.

Berikut hasil analisis yang dilakukan oleh Wakil Presiden DPP K Sarbumusi NU:

ini mengganti/mencabut permenakertrans Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Upah Minimum dan dibuat dalam rangka melaksanakan PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan , ada beberapa point-point penting yang berbeda dengan permenaker sebelumnya yaitu:

  1. Pemerintah menghapus kualifikasi perusahaan industri padat karya
  2. Kualifikasi serikat pekerja dan pengusaha sector. Dalam Permenaker 15/2018, serikat pekerja dan pengusaha yang dapat merundingkan besaran upah minimum sektoral adalah serikat pekerja dan pengusaha yang yang anggotanya terdiri dari pekerja yang bekerja pada pengusaha satu sektor tertentu sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia.
  3. Mekanisme penetapan besaran upah minimum menggunakan rumus yaitu: besaran upah minimum baru adalah besaran upah minimum tahun berjalan ditambah besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Rumus tersebut, merupakan isi Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah 78/2015 (pasal ini sudah 3 kali di JK ke MA namun pihak SP/SB kalah)
  4. Komponen dan jenis kebutuhan hidup layak yang sebelumnya tidak berkepastian peninjauannya, dengan peraturan yang baru ditinjau setiap lima tahun sekali. Sebelumnya, komponen hidup layak hanya berjumlah 46 jenis yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2005, lalu ditinjau 7 (tujuh) tahun kemudian menjadi 60 jenis dalam Keputusan Menteri Nomor 13 Tahun 2012
  5. Besaran upah minimum sektoral ditetapkan berdasarkan kajian kategori usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha indonesia, perusahaan yang berskala besar, pertumbuhan nilai tambah dan produktifitas tenaga kerja. Pengaturan baru ini, setidaknya diharapkan dapat menjadi jalan keluar dari kebuntuan perundingan besaran upah sektoral mengenai ukuran kemampuan perusahaan yang sulit untuk dibuktikan pihak serikat pekerja.
  6. Apabila perundingan besaran upah minimum sektoral antara serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha sektor tidak mencapai kesepakatan, maka gubernur tidak dapat menetapkan besaran upah sektor. Bagi pengusaha, tentu pengaturan ini dapat menjadi pintu masuk untuk memaksa serikat pekerja menerima besaran kenaikan upah sektoral. Sebab, jika ditolak maka upah minimum sektoral tahun lalu berlaku secara otomatis untuk tahun depan, sepanjang besarannya tidak lebih besar dari upah minimum

 

Editor: Ucok Al Ayubbi

Check Also

Gelar Pelatihan Budidaya Lalat Tentara Hitam, F LMDH Sarbumusi Ingin Mengubah Buruh Jadi Pengusaha

Banyumas- Ketua Federasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (F-LMDH), Imam Fujiono menggelar pelatihan budi daya lalat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *