Home / Berita / DPP K Sarbumusi Sebut Kebijakan PT Holcim Beton Melanggar Prosedur
Wakil Presiden DPP K-Sarbumusi Sukitman Sudjatmiko/Foto Dok. Kemenaker RI

DPP K Sarbumusi Sebut Kebijakan PT Holcim Beton Melanggar Prosedur

KSarbumusi.org Jakarta- Wakil Presiden DPP Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K Sarbumusi), Sukitman Sudjatmiko mendukung langkah SPHI untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan yang diambil oleh PT Holcim Beton yang merugikan salah satu anggotanya.

“Kami dukung langkah SPHI untuk menempuh segala upaya untuk mencari jalan keluar atas kasus ini,” ungkap Sukitman di Jakarta, Jum’at (23/2/2018).

“DPP K Sarbumusi akan melakukan pendampingan agar kasus ini segera berakhir,” imbuhnya.

Sukitman melanjutkan kebijakan PT Holcim Beton telah melanggar prosedur pemindahan karyawan dimana di awali dengan surat ETF (Employee Transfer Form) yang di tanda tangani oleh pihak yang melakukan transfer karyawan dan penerima karyawan.

Akan tetapi, anggota Sarbumusi sahabat Waspada Sasaning Tawang hanya di minta secara lisan dan email untuk selalu masuk bekerja di kantor pusat Talavera dan melaporkan pada ACM Direktur,sambil mencari posisi yang tepat.

“Melihat mekanisme pemindahan karyawan yang selama ini terjadi di perusahaan dengan perlakuan terhadap anggota kami, ini merupakan pelanggaran prosedur yang selama ini di jalankan perusahaan. Bahwa hal tersebut patut diduga sebagai bentuk rekayasa dan pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia,” terang Sukitman.

Lebih Lanjut Sukitman menerangkan bahwa ketentuan Peraturan Perundang-undangan pasal 127 ayat (1) “Perjanjian kerja yang di buat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama“ Lebih lanjut ayat (2) menegaskan “Dalam hal ketentuan perjanjian kerja sebagaimana di maksud dalam ayat 1 bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama”.

Oleh karena itu dirinya meminta untuk membatalkan kebijakan yang dinilai merugikan Sahabat Waspada Sasaning Tawang

“Sangat jelas kebijakan perusahaan terkait reorganisasi dan pemindahan karyawan yang berdampak negatif lebih jauh melakukan demosi harus di nyatakan batal demi hukum,”tandasnya.

Reporter: Syaefuddin A

Check Also

Gelar Pelatihan Budidaya Lalat Tentara Hitam, F LMDH Sarbumusi Ingin Mengubah Buruh Jadi Pengusaha

Banyumas- Ketua Federasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (F-LMDH), Imam Fujiono menggelar pelatihan budi daya lalat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *