Home / Berita / Hari Buruh, K-Sarbumusi Menuntut Pemerintah Serius Urus Masalah Perburuhan

Hari Buruh, K-Sarbumusi Menuntut Pemerintah Serius Urus Masalah Perburuhan

Jakarta- Menjelang May Day 1 Mei, Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama’ (DPP K-Sarbumusi NU) meminta Presiden dan DPR RI untuk segera melakukan sentralisasi peran Kementerian Ketenaga Kerjaan dari pusat sampai daerah. Pasalnya banyak persoalan ketenaga kerjaan yang masih menjadi permasalahan daerah. Dan terkadang terjadi aturan yang tumpang tindih dan menyulitkan advokasi jika terjadi permasalahan.

“Seharusnya urusan Ketenagakerjaan menjadi bagian yang di desentralisasi menjadi urusan pemerintahan absolut dari pusat sampai daerah dengan merevisi nomenklatur kementerian tenaga kerja menjadi urusan pemeirntahan absolut”. Kata Eko Darwanto, Sekjend K-Sarbumusi saat menggelar Koferensi Pers, di Kantor DPP K-Sarbumusi Jl. Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu, (30/4/2017).

Eko Darwanto menambahkan, tidak hanya persoalan desentralisasi kewenangan kementerian ketenaga kerjaan, keinginan pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akan mendapatkan penolakan. Jika alasannya Revisi Undang-Undang tersebut karena Pemerintah ingin memperkecil jumlah Serikat Buruh. “alasan treashould yang didengung-dengungkan oleh kemnaker sebenarnya selama ini sudah dilaksanakan oleh kemnaker hanya persoalannya kemnaker sendiri tidak menghormati hasil verifikasi sp/sb yang dilakukannya sendiri, selalu semuanya dilibatkan baik sp/sb yang punya anggota ataupun tidak, lalu untuk apa hasil verifikasi kalo begitu”. Imbuh Eko

Sementara, Wakil Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) bidang dalam negeri Melihat, Union busting/ Pembarangusan serikat buruh didalam perusahaan semakin massif dan h sering terjadi,dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan berbagai cara. Tanpa rasa takut perusahaan-perusahaan ini melakukan kriminalisasi terhadap pegurus dan keberadaan serikat buruh di Indonesia.

“Pemberangusan Buruh (Union Busting) terjadi karena sangat lemahnya pengawasan dan banyaknya pengawas yang dapat dibeli dan berkolaborasi dengan pengusaha”. Kata Sukitman

Nasib buruh kian menjadi sengsara dengan politik upah murah yang hingga saat ini masih dilakukan secara sistematik oleh pemerintah. Kebijakan paket ekonomi yang saat ini dijalankan merupakan pesan atas nama mempermudah investasi melakukan politik upah murah yang merugikan buruh dan anak bangsa Indonesia. “Demi kepentingan investasi buruh dikorbankan dan dimarjinalisasikan lewat penerapan system upah yang sangat minimal dan jauh dari mencukupi kebutuhan hidup layak buruh”. kata Sukitman

Wakil Presiden K-Sarbumusi Bidang Luar Negeri, Muhammad Miftah Farid menyoroti kinerja dari Pemerintah dalam menangani TKA. Miftah menganggap pemerintah harus mengambil tindakan atas TKA unskill tersebut.

“Untuk menyerap tenaga kerja dalam negeri, pemerintah harus mengembalikan TKA Unskill yang masuk di Indonesia”. Katanya

Ia juga Meminta Kepada Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memperkuat Pengawasan Ketenagakerjaan. Agara nasib buruh di Indonesia mendapatkan hak yang semestinya.
(Ucok Al Ayubbi)

Check Also

PANDANGAN UMUM UNSUR SP/SB, BP LKS TRIPARTIT NASIONAL

  Hubungan industrial adalah dialektika dan relasi kuasa antara pekerja/buruh dan pemberi kerja. Hubungan industrial …

1 Komentar

  1. MANTAP..
    NAMUN kEDEPAN KAYAKNYA FORMAT TULISAN DAN FOTONYA HARUS DIRAPIKAN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *