Home / Berita / Ini Alasan Sarikat Pekerja Holcim Indonesia Melawan Manajemen

Ini Alasan Sarikat Pekerja Holcim Indonesia Melawan Manajemen

Jakarta- Sekjen Sarikat Pekerja (SP) Holcim Indonesia, Albert Yansen mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan sejumlah pegawai melakukan protes atau “perlawanan” terhadap kebijakan manajemen PT Holcim Indonesia, Tbk.

Pertama, seringkali manajemen perusahaan terutama di lingkungan HRD, mengambil kebijakan sepihak tanpa melibatkan sarikat pekerja. “Kami menilai, ada oknum di lingkungan manajemen ketika menjalankan kebijakan khususnya HRD yang melanggar PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dan tidak melibatkan sarikat pekerja,” ungkap Albert saat ditemui di DPP Konfederasi Sarbumusi, Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, Selasa (23/05).

Kedua, kalau PKB dilanggar sudah pasti hak-hak pekerja yang tertuang dalam UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dilabrak. Ketiga, sebelum mengambil keputusan, seharusnya pihak manajemen harus melihat UU, PKB sekaligus data dan fakta di lapangan.

“Tahun 2015 saat PT Holcim Indonesia pernah melakukan PHK sepihak dan semena-mena. Kenapa? Karena semua dilakukan sepihak, tidak melibatkan sarikat pekerja, hak-hak karyawan melanggar aturan PKB. Dan PHK menurut karyawan dipaksakan. Ada beberapa karyawan yang tidak mempunyai riwayat kesalahan, berdedikasi sejak lama di perusahaan itupun kena sasaran,” terang Albert.

SP Holcim Indonesia sempat mengingatkan pihak manajemen sebelum mengambil keputusan PHK. “Kita sudah mengingatkan manajemen, kita akan membantu program organization effective (OE) atau PHK sebatas atau kalau itu berdasarkan UU atau PKB. Tetapi mereka berjalan sendiri, perundingan juga belum ada keputusan final kemudian yang di-PHK itu orang-orang baik, penting dan bahkan mereka yang berjasa membangun Holcim Indonesia puluhan tahun,” terang Albert.

Menurut pengakuan Albert, paska PHK kinerja manajemen HRD bukan semakin bagus tetapi sebaliknya. “Karena perusahaan semakin kekurangan karyawan, job desk juga belum dirubah atau disesuaikan. Celakanya, setelahnya direktorat HRD itu tidak memiliki agenda atau rencana untuk memperbaiki kesejahteraan karyawan sekaligus performa perusahaan,” lanjutnya.

Tidak berhenti sampai disitu. PHK rupanya juga berdampak pada performa sales PT Holcim Indonesia. “Meskipun ada juga faktor eksternal, tetapi produktivitas dan sales itu terlihat jelas merosot drastis. Dan penurunannya lebih dari 30 persen,” katanya.

SP Holcim Indonesia beberapa kali memberi masukan kepada pihak manajemen, tidak hanya sekedar urusan karyawan, tetapi juga bagaimana meningkatkan produktivitas dan performa penjualan produk perusahaan. “Tetapi perusahaan tidak pernah mendengar saran kami,” sesal Albert.

Setelah peristiwa pemecatan sepihak General Manager (GM) terhadap Cornelius Arianto Wibisono pegawai yang lain semakin resah dan tidak nyaman bekerja.

“Sebagaimana diketahui, proses pemecatan itu tidak mudah. Harus melalui rangkaian proses dan berdasarkan aturan serta fakta. Ini SP 1, 2 belum ada. Bagaimana seorang GM saja bisa dipecat suka-suka dengan tuduhan-tuduhan tidak mendasar, apalagi pegawai biasa?” ujarnya.

SP Holcim Indonesia berharap pimpinan PT Holcim Indonesia dapat melihat dan mendengar aspirasi pegawai sekaligus lebih peka terhadap jajaran direktorat dibawahnya dalam mengelola kebijakan. “Karena selain pimpinan tertinggi di perusahaan, yang mengawasi direktorat adalah pekerja dalam hal ini sarikat pekerja. Kita juga berharap agar manajemen juga lebih memperhatikan nasib sejumlah karyawan lainnya,” pungkasnya.

Perlu diketahui, SP Holcim Indonesia bersama DPP Konfederasi Sarbumusi tengah melakukan advokasi terhadap kebijakan manajemen PT Holcim Indonesia. SP Holcim sendiri merupakan satu dari enam sarikat pekerja di lingkungan PT Holcim Indonesia dengan jumlah anggota berkisar 1000 orang.

Albert berharap Sarbumusi juga dapat memperjuangkan hak-hak normatif pekerja di lingkungan PT Holcim Indonesia. “Kalaupun suatu saat nanti kita bergabung di Sarbumusi, pegawai PT Holcim Indonesia dapat dibantu untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya sesuai PKB dan peraturan yang berlaku,” harapnya. (Ali Ramadhan)

 

Check Also

K Sarbumusi Gelar Pelatihan Ketrampilan Perundingan Bipartit Bagi Anggota

Jakarta- Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi menggelar pelatihan ketrampilan perundingan bipartite diperusahaan bagi pengurus Sarbumusi DKI …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *