Home / Artikel / Perempuan Sarbumusi Desak DPR Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Sekertaris Perempuan Sarbumusi, Athik Hidayatul Ummah pada saat aksi bersama dengan lintas organ mendesak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Perempuan Sarbumusi Desak DPR Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Jakarta- Perempuan Sarbumusi Bersama dengan organisasi lain menggelar aksi bersama dengan tagar #gerakbersama mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Sabtu, (8/12/2018)

Sekertaris Perempuan Sarbumus, Athik Hidayatul Ummah, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan untuk melindungi melindungi setiap orang tanpa kecuali (perempuan, laki-laki, orang dengan disabilitas, anak di bawah umur, dan kelompok rentan lainnya) dari kekerasan seksual.

“Kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap fitrah manusia dan merendahkan martabat seseorang sebagai manusia,” ungkap Athik dalam keterangan tertulisnya,

Athik melanjutkan, mayoritas korban dari kekerasan seksual dialami oleh perempuan. Perempuan sangat rentan untuk mendapatkan perlecehan seksual, sebagai akibat dari pandangan umum yang masih menganggap perempuan lebih cenderung lebih rendah disbanding dengan laki-laki.

Athik juga membeberkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan juga kerap terjadi pada dunia kerja, Ia pun menyayangkan, baik pemerintah, maupun pengusaha, masih belum terlalu optimal dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan pada saat bekerja.

“Banyak sekali kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami pekerja, terutama perempuan, ketika mereka sedang bekerja,” katanya

Menurut Athik ada beberapa factor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan pada saat bekerja.

Pertama, fasilitas yang disediakan dan aturan yang dibuat oleh perusahaan masih belum ramah dengan perempuan, sehingga rentan terjadi nya pelecehan terhadap perempuan, misalnya toilet, kendaraan antar jemput, pakaian kerja dll.

Kedua, peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang mengandung unsur kekerasan, misalnya paksaan untuk lembur, larangan cuti haid, larangan hamil, pembatasan berat badan di luar alasan keselamatan kerja, pakaian kerja yang menimbulkan rasa tidak nyaman, dan hukuman fisik ketika melakukan pelanggaran.

Tidak Adanya Payung Hukum yang Kuat Untuk Menangani Kasus Pelecehan Seksual

KOMNAS Perempuan, melansir sejak tahun 2014 Indonesia sudah dinyatakan darurat kekerasan seksual. Tercatat 4.475 kasus kekerasan seksual menimpa perempuan dan anak. Tahun 2015 angka ini meningkat menjadi 6.499 kasus dan pada 2016 menjadi 5.785 kasus pelecehan seksual. Artinya, perhatian pemerintah terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual masih minim.

Sayangnya, DPR hingga hari ini masih tak kunjung untuk segera mengesahkan RUU penghapusan Kekerasan Seksual. Hal tersebut yang menyebabkan para korban untuk mendapatkan keadilan serta pemulihan terhadap kondisi psikologis.

Regulasi yang adapun masih belum masuk pada ranah pencegahan dan penanggulan kekerasan seksual. Artinya aturan yang ada saat ini tidak cukup relevan untuk mengatasi persoalan kekerasan kekerasan seksual.

Instrumen hukum yang ada belum bisa mengakomodasi tujuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sekalipun dioptimalkan pelaksanaannya. Misal:

  1. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak bisa mengakomodasi kasus kekerasan seksual di luar ranah rumah tangga.
  2. UU Perlindungan Anak tidak bisa mengakomodasi kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada korban yang bukan anak.
  3. UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak bisa mengakomodasi kasus kekerasan seksual yang tidak memenuhi unsur-unsur perdagangan orang.
  4. KUHP hanya terfokus pada pemidanaan pelaku dan tidak meregulasi kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap korban kekerasan dan kebijakan atas pemulihan, pencegahan, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan untuk mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Oleh karena itu, Perempuan Sarbumusi mendukung dan mendorong segera disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual. Agar DPR RI Khususnya Panja Komisi VIII memberi perhatian maksimal terhadap RUU ini dan dapat segera menuntaskan pembahasan bersama pemerintah

Reporter: Syaefuddin A

Check Also

PANDANGAN UMUM UNSUR SP/SB, BP LKS TRIPARTIT NASIONAL

  Hubungan industrial adalah dialektika dan relasi kuasa antara pekerja/buruh dan pemberi kerja. Hubungan industrial …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *