Home / Regulasi / Sarbumusi NU Minta Menaker Revisi Permenaker tentang THR

Sarbumusi NU Minta Menaker Revisi Permenaker tentang THR

Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP K Sarbumusi) Nahdlatul Ulama meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) merivisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada buruh/pekerja di perusahaan sehubungan dengan adanya diskriminasi.
Presiden DPP K Sarbumusi Syaiful Bahri Anshori di Jakarta, Jumat (17/6) memaparkan, jumlah penerimaan atau pendapatan  yang memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dikatagorikan sebagai pendapatan upah dan non-upah. Dalam konteks ini pendapatan non-upah mengikuti definisi dari PP 78/2015 salah satunya dalam bentuk THR keagamaan yang diberikan kepada pekerja/buruh.
“Dalam hal ini aturan yang digunakan oleh pemerintah sebagai pembuat regulasi jelas, bahwa tunjangan hari raya /THR keagamaan diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh sebagai bentuk pendapatan non-upah menjelang hari raya keagamaan,” ujarnya.
Namun dalam peraturan tersebut tidak ditegaskan dan dijelaskan spesifik bahwa THR hanya diberikan kepada pekerja/buruh di perusahaan.
“Pasal 7 PP 78/2015 mengamanatkan bahwa ketentuan dan tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam bentuk Permenaker. Tapi dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 dengan jelas judulnya berbunyi THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan,” katanya.
Sementara dalam PP 78/2015 tidak spesifik mengatur hanya pekerja/buruh dalam perusahaan. Dalam hal ini Permenaker nomor 6/2016 telah melakukan diskriminasi dan kesalahan fatal dengan mengkategorikan hanya buruh di dalam perusahaanlah yang berhak untuk mendapatkan THR keagamaan.
“Berkaitan dengan itu, Sarbumusi meminta Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan, agar tidak terjadi kerancuan antara pekerja yang hanya di perusahaan saja yang mendapatkan THR keagamaan,” kata dia lagi.
Merujuk pada definisi umum yang disebutkan dalam regulasi tentang ketenagakerjaan, pengusaha didefinisikan oleh UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: Pengusaha adalah A) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. B) orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. C) orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di Indonesia.
“Dengan demikian, pengusaha dalam hal ini tidak hanya pengusaha yang mempunyai perusahaan secara legal formal dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembuatan perusahaan yang harus memberikan THR keagamaan bagi pekerjanya,” pungkas Ketua Umum PB PMII 1997-2000 itu. (Gatot Arifianto/Zunus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *